YPKC: Misi Kemanusiaan YPKC di Depok Dihalangi Mafia Tanah

oleh

PEMBINA Yayasan Pendidikan Kesehatan Carolus (YPKC), S. Djoko Satriyo, mengatakan, usaha YPKC di Depok, Jawa Barat, untuk membangun Sekolah Tinggi Keperawatan dihalangi oleh sejumlah oknum aparat yang tergabung dalam mafia tanah.

“Mereka tiba-tiba mengklaim tanah YPKC di Jalan Tole Iskandar seluas 19.185 M2 sebagai milik orang tertentu. Padahal, YPKC sudah mempunyai dasar hukum yang jelas (legal standing) memiliki dan menguasai lahan tersebut,” kata Djoko, Minggu (2/5).

Djoko menjelaskan, pada 2 Februari 1994 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sudah mengeluarkan izin kepada YPKC untuk membangun Sekolah Tinggi Keperawatan di lahan tersebut. Ia mengatakan, Rumah Sakit Carolus di Jakarta dan begitu banyak klinik Carolus membantu merawat dan mengobati masyarakat yang sakit dan tidak mampu secara ekonomi.

“Sejak ratusan tahun lalu Yayasan Carolus bergerak bidang kemanusiaan seperti membangun sekolah perawat, rumah sakit dan klinik,” kata dia.

.

Sementara kuasa hukum YPKC, Dwi Rudatiyani mengatajan, sejak Selasa (6/4), pihak YPKC kembali menguasai dan menempati tanahnya seluas 19.185 M2, yang terletak di Jalan Tole Iskandar RT 003 / RW 15, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.

Ani mengatakan, sebenarnya sejak awal tanah tersebut dikuasai pihak YPKC. Hal ini ditandai, pertama, rumah kecil yang ditempati GS dan istrinya SS di atas lahan tersebut merupakan milik YPKC yang berasal Ibu Maryat Slamet dan atau ahli warisnya.

Belakangan rumah kecil itu ditempati GS bersama istrinya SS merupakan tindakan melanggar hukum, karena tanpa seizinan pihak YPKC.

Kedua, pagar tembok dan besi di sekeling tanah tersebut dibangun YPKC 1994 dan 1997. 

“Kenapa dibangun ? Ya, karena itu tanah milik YPKC. Dalam hal ini untuk mengamankan serta menguasai lahan miliknya (YPKC). Ketiga, PBB dan listrik dibayar YPKC,” kata dia.

Ia menambahkan, sejak YPKC kembali menguasai dan menempati tanahnya itu, hampir saban hari ada saja oknum aparat yang datang menganggu, ingin merebos masuk tanah aquo melalui pintu gerbang yang dijaga petugas keamanan.

Oknum-oknum berasal dari institusi TNI AL dan AD, dari Polri dan dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM.

Bahkan ada oknum aparat yang melakukan perusakan. YPKC telah melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

“Bapak GS bersama istrinya SS serta semua orang yang menempati rumah kecil di dalam agar segera keluar, tidak boleh menempati rumah tersebut. Kedua, siapa pun oknum aparat yang selama ini terus mengganggu YPKC dan memprovokasi orang-orang tertentu untuk menguasai lahan milik YPKC itu,” tandas Djoko.

Ketiga, YPKC meminta Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Panglima TNI dan Kapolri agar memerintahkan semua jajarannya agar tidak ikut bergabung mafia tanah berusaha menyerobot tanah YPKC itu.

Keempat, YPKC meminta Kapolri dan Panglima TNI serta Menko Politik Hukum dan HAM agar laksanakan perintah Presiden Joko Widodo memberantas mafia tanah.

“YPKC akan terus mempertahankan hak-haknya serta akan mengambil langkah-langkah berdasarkan hukum yang berlaku kalau ada yang mencoba melakukan tindakan pidana,” tegas Djoko.

Ani mengatakan, YPKC mempunyai legal standing terdiri atas empat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Ani mengatakan, YPKC memiliki tanah tersebut juga diperkuat putusan pengadilan (hakim) yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). (OL-8)

 


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *