PPKM Mikro dan Larangan Mudik Diharapkan Tekan Penularan Covid-19

oleh

PEMERINTAH meluncurkan kebijakan untuk mengendalikan angka kasus Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah. Penambahan aturan atau adendum Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 No 13/2021 menjadi salah satu cara menekan mobilitas penduduk saat mudik lebaran nanti. 

Perpanjangan PPKM Mikro juga menjadi kunci pemerintah untuk menekan penularan di daerah.

Berangkat dari pengalaman empat kali libur panjang pada tahun 2020, Satgas Penanganan Covid-19 menganalisis perilaku masyarakat.

“Libur panjang cenderung menciptakan peningkatan mobilitas. Biasanya peningkatan mobilitas itu diikuti penurunan kepatuhan protokol kesehatan (prokes) dari masyarakat. Akhirnya kasus Covid-19 juga turut melonjak. Tidak hanya diikuti lonjakan kasus, tapi juga diikuti lonjakan kematian,” ungkap Sonny Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19, dalam Dialog Produktif bertema Mudik Ditiadakan, PPKM Dilanjutkan, diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan FMB9ID_IKP, di Jakarta, Selasa (27/4).

Sonny menilai, sejak minggu ketiga Januari 2021 kinerja Satgas Covid-19 membaik. Apalagi dengan pengetatan PPKM Mikro telah menurunkan kasus aktif dari 15,43% menjadi 6,12%.

“Penerapan PPKM Mikro hingga jilid enam ini membuat kinerja kita membaik. Namun target WHO positivity rate harus di bawah 5%. Nantinya, pada 4-17 Mei 2021 kita akan mendorong pemberlakuan PPKM Mikro tahap tujuh, karena terbukti efektif mengendalikan kasus di tingkat nasional dan daerah,” ujar Sonny.

Pernyataan Sonny senada dengan yang terjadi di Sumatera Barat. Pengetatan protokoler Covid-19 di seluruh Kabupaten dan Kota Sumatera Barat berhasil menekan penularan Covid-19.

“Kini zona merah sudah tidak ada lagi di Sumatera Barat. Positivity rate kini 8,32%, dan skor kita sudah berada di risiko sedang secara nasional,” ungkap Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatera Barat.

Mahyeldi menambahkan, kini pemerintah provinsi mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas perhubungan, Satpol PP, dan BNPB untuk bersinergi di pos-pos perbatasan wilayah Sumatera Barat.

Dia menilai hal tersebut berkat dukungan dan kepedulian masyarakat Sumatera Barat yang lebih peduli dan membantu pemerintah daerahnya. Sumatera Barat sudah melaksanakan PPKM Mikro lebih awal seperti di Kota Padang yang sudah mengerahkan kongsi Covid-19 di tingkat RT/RW. Sehingga penanggulangan kasus Covid-19 bisa ditangani di lingkungan RT/RW,” kata dia.

Sementara itu, Sonny mengimbau kepada masyarakat perlu belajar dari kasus lonjakan Covid-19 di India, meski Indonesia sudah memulai program vaksinasi nasional. “India sebetulnya sudah menurunkan kasus Covid-19 dengan baik dan tingkat vaksinasi tiga juta orang per hari. Namun melonggarkan berbagai acara pertemuan dan keagamaan dengan peniadaan protokol kesehatan (prokes) membuat program vaksinasi mereka jadi kurang efektif,” katanya. (OL-8)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *