Perubahan Versus Perubahan

oleh

PADA 3 Juni 2021, Pansus DPR RI mengundang beberapa tokoh senior dan intelektual Papua, seperti Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi, Michael Menufandu (mantan Dubes Indonesia untuk Kolombia dan senior pamong praja), Simon P Morin (mantan anggota DPR RI), Dr Agus Sumule ( Dosen Universitas Papua) dan penulis. 

Namun 3 orang berhalangan hadir, sehingga Freddy Numberi dan saya yang menjadi narasumber pada RDPU Pansus untuk memberikan pemikiran, pendapat, saran dan masukan dalam rangka perubahan kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemerintah telah mengajukan RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No  21/2001 untuk dibahas di DPR. Tapi, sebelumnya, sudah ada komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, melalui surat Mendagri pada saat itu Tjahjo Kumolo (tertanggal 12 Juli 2019), yang menyampaikan kepada dua orang gubernur, agar menyiapkan revisi UU Otsus berkenaan pada 2021 akan berakhirnya Dana Otsus (2%). Surat itu, juga ditembuskan kepada DPR Papua dan DPR Papua Barat, maupun MRP Papua dan MRP Papua Barat. 

Isi dari RUU Pemerintah mencakup dua hal pokok yaitu, pertama, penambahan perpanjangan Dana Otsus di dalam RUU disebut, penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, yang besarnya berubah dari setara dengan 2%  dari platfon DAU nasional, menjadi setara dengan 2,25 % (makalah Agus Sumule, yang disampaikan kepada Pansus DPR RI) untuk jangka waktu 20 tahun ke depan sejak 2022. Kedua, kewenangan Pemerintah untuk membentuk provinsi – provinsi di Tanah Papua.

Berkaitan dengan RUU Tentang Perubahan itu, maka berikut ini beberapa pokok pemikiran yang saya sampaikan pada RDPU Pansus Otsus Papua. Beberapa pokok pemikiran itu, saya rangkum dalam beberapa poin yang subtantif. Otonomi Khsusus Papua, adalah upaya win-win solution, untuk menyelesaikan masalah Papua dalam bingkai NKRI. Untuk itu, perubahan ke dua kali ini mesti memberikan ruang bagi penyelesaian masalah Papua. 

Kita juga mesti jujur mengakui, dan mengapresiasi Pemerintah, bahwa selama 20 tahun penyelenggaraan Otsus, ada perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan di Tanah Papua. Kemajuan itu, baik dari aspek pembangunan, pemerintahan, ekonomi, keuangan (dana APBD),  sosial budaya, politik dan SDM. 

Namun kemajuan itu, belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, terutama Orang Asli Papua ( OAP), belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penghormatan terhadap HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Untuk itu, ada beberapa hal penting patut menjadi perhatian dan pertimbangan untuk Pansus DPR RI dalam rangka melakukan perubahan kedua  UU 21/2001 tentang Otsus Papua. Pertama, salah satu kekurangan mendasar yang terabaikan baik oleh Pemerintah Pusat, maupun Provinsi dalam penyelenggaraan Otsus selama 20 tahun, adalah belum adanya satu Peraturan Pemerintah (PP) yang menjabarkan dan mengatur tentang ‘kewenangan khusus’.

Kewenangan khusus- ibarat ‘jantung’ –  dari UU 21/2001. Kewenangan khusus ini, mengatur tentang relasi atau  hubungan tata pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota, maupun antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi Papua dan Papua Barat. Termasuk, dalam pemanfaatan dan pertanggungjawaban Dana Otsus dan dana–dana pembangunan lainnya.

Selain itu, kewenangan khusus menjadi basis referensi utama untuk penyusunan Perdasi dan Perdasus (11 Perdasi dan 9 Perdasus), yang diamanatkan oleh UU Otsus, oleh Pemerintah Provinsi,  DPRP dan MRP. Sehingga pada saat sebuah Rancangan Perdasi dan Perdasus dikonsultasikan dengan Kemendagri atau K/L terkait memiliki satu basis referensi yang sama, yaitu PP tentang kewenangan khusus yang disinkronisasikan dengan ketentuan perundangan lainnya. Sehingga, tidak menimbulkan salah paham, karena masing–masing menggunakan dasar yang berbeda dengan pandangan yang beda pula. Akhirnya, rancangan Perdasi atau Perdasus itu ditolak oleh Kemendagri ( Bagian Perundang – undangan).

Kewenangan khusus adalah, penyerahan urusan dari Pusat kepada Papua dan Papua Barat, tentunya dalam penyerahan urusan dari K/L, dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan dilakukan secara bertahap (Ketentuan Umum Pasal 1 butir a dan b, dan pasal 4 ayat 1, dan 2).  Untuk itu, dalam perubahan ini agar dimasukan klausul tambahan satu ayat pada pasal 4, agar adanya penjabaran dan pengaturan khusus dalam satu PP tentang Kewenangan Khusus.

Kedua ,terkait erat dengan PP mengenai Kewenangan Khusus ( pasal 4) selama penyelenggaraan  Otsus yang lalu, belum adanya grand design dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Papua dan Papua Barat yang berciri Otsus ( UU 21/2001), dengan Otonomi Daerah ( UU No 23/2014). PP mengenai Kewenangan Khusus dan grand design itulah, yang menjadi determinasi yang jelas dan tegas  antara Otsus dan Otda. 

Dengan demikian, tidak menimbulkan kekacauan seperti konflik norma, saling tabrak, bahkan saling meniadakan. Pengalaman implementasi Otsus yang lalu kemasannya Otsus, tapi dalam realitas pelaksanaannya berpedoman pada Otda. Padahal UU 21/2001 adalah lex specialis, artinya UU yang berlaku umum, tatkala dipraktikan di Papua mesti mengedepankan UU Otsus termasuk UU teknis atau sektoral lainnya.

Berkaitan erat dengan hal ini maka sesuai pasal 32 (UU 21/2001) untuk memantapkan dan meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Papua dan Papua Barat, dapat dibentuk Komisi Hukum Ad- Hoc. Komisi ini bertugas dan bertanggung jawab melakukan sinkronisasi setiap peraturan perundang–undangan yang hendak diterapkan di Papua dan Papua Barat dengan UU 21/2001 tentang Otsus Papua. Hingga kini Komisi ini tidak pernah dibentuk.  

Ketiga, selama dua dekade yang lalu pelaksanaan Otsus, Majelis Rakyat Papua atau MRP yang terdiri dari unsur adat, perempuan dan agama yang merupakan lembaga representase kultural Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki ‘kewenangan tertentu’ dalam rangka perlindungan hak–hak Orang Asli Papua berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam PP No 54/2004 junto PP 64/2008 ( Ketentuan Umum  Pasal 1 huruf g, pasal 19 dan 20).

Kewenangan tertentu inilah, yang menjadi pedoman bagi MRP dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya, memberikan pertimbangan dan persetujuan. Bukan saja terhadap calon gubernur dan wagub, tapi juga terhadap Perdasi dan  Perdasus, apakah benar-benar telah memuat substansi terhadap proteksi, afirmasi dan pemberdayaan terhadap hak–hak OAP. Maupun, terhadap pemanfaatan, pengawasan, hingga evaluasi Dana Otsus. 

Akibat tidak adanya penjabaran terhadap Kewenangan tertentu, maka bias pula MRP selama ini kelihatan ada, tapi tidak ada. Ironinya lagi karena bias MRP berjalan tanpa arah dan seolah menjadi sub-ordinat dari eksekutif dan menyamakan posisinya seperti legislatif. Padahal atas dasar Pasal 18 B UUD 1945 dan UU 21/2001,  kedudukan, peranan serta fungsi MRP memiliki otoritas kultural, dan benteng terakhir  dalam memproteksi, mengafirmasi dan memberdayakan OAP dan hak – hak dasarnya. 

Argumentasinya, rekruitmen anggota MRP adalah Orang Asli Papua, dan konfigurasi kultural, maka kedudukan dan fungsinya sangat sentral dan strategis, dalam menjaga dan memberdayakan hak – hak dasar masyarakat asli Papua. 

Keempat, tentang revisi pasal 34 angka 3 huruf e terkait rencana Pemerintah untuk menambah prosentase Dana Otsus dari 2% menjadi 2,25%. Patut diapresiasi. Hanya saja, perlu Peraturan Pemerintah dan grand design dalam pemanfaatan, pengawasan dan pertanggungjawaban, serta evaluasinya. Desain itu, dimuat dalam Peraturan Pemerintah yang tegas dan ada sanksinya dalam pemanfaatan, hingga pertanggungjawabannya. Dalam struktur APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota perlu adanya satu bagian tersendiri dalam hal pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban Dana Otsus tersebut. 

Kelima, pasal 7 tentang pemilihan gubernur dan wagub, sebaiknya dikembalikan di DPRP. Karena, hal ini merupakan salah satu nilai dari kekhususan  UU 21/2001. Kedepan pemilihan gubernur dan wagub Papua dan Papua Barat tidak lagi dilakukan secara langsung. Sehingga, akan menghemat biaya, energi dan waktu. Apalagi, mengingat kondisi geografis, hubungan komunikasi dan transportasi serta faktor sosial budaya, dan tingkat pemahaman, serta pengetahun politik dari masyarakat yang masih variatif.

Keenam, pemekaran provinsi sekalipun Pemerintah Pusat berkeinginan untuk melakukan pemekaran provinsi secara langsung, karena kepentingan strategi nasional, tapi mengingat kekhususan UU 21/2001 adalah pemekaran wilayah mesti melalui persetujuan MRP dan DPRP dan syarat–syarat, seperti yang diamanatkan dalam pasal 76. Maka, selayaknya Pemerintah mesti berkonsultasi dengan kedua institusi tersebut.  

Mengapa, Pemerintah mesti menghormati dan menghargai hak–hak dasar masyarakat Papua yang telah diamanatkan oleh Konstitusi Negara ( Pasal 18 UUD 1945). Dan yang tidak kalah penting, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mesti mendesain satu grand design mengenai Pemekaran Wilayah di Tanah Papua.

Ketujuh, seperti telah disampaikan bahwa Perubahan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua adalah usul Pemerintah. Tetapi, ada dua hal penting yang saya perlu sampaikan. Pertama, perubahan UU ini tidak hanya mencakup dua pasal, tapi masih ada peluang lewat perubahan kedua kali ini untuk menambah pasal – pasal tertentu yang substantif seperti telah dikemukakan. Kedua, pasal – pasal yang selama 20 tahun Otsus diimplementasikan, belum tersentuh sama sekali. Apalagi, pasal – pasal krusial yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat Papua perlu ditambahkan satu klausul dalam bagian Penutup, agar, dapat diperhatikan dan dilaksanakan ke depan setelah perubahan ini. 

Demikian perubahan kedua ini menjadi titik pangkal bersama untuk melakukan perubahan versus perubahan UU 21/2001, guna memperkokoh pembangunan bangsa keindonesiaan di Tanah Papua. Hanya dengan cara itu UU Otsus akan bermakna terhadap keberadaan dan keberlanjutan NKRI.


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *