Perlu Inovasi untuk Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove

oleh

KEPALA Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono mengatakan jajaran BRGM sebelumnya telah banyak capaian dalam merestorasi gambut.

“Banyak capaian restorasi patut diteruskan. Karena itu, perlu konsolidasi kegiatan yang efektif,” kata Hartono saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 15 Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) dan 13 Kepala Sub Kelompok Kerja di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Sabtu (1/4).

“Selain itu, tugas rehabilitasi mangrove juga memerlukan kerja keras,” ucap Kartono kepada pejabat yang baru dilantik. Ia juga berpesan untuk dapat berpikir kreatif dan terus membuat inovasi dalam menjalankan tugas.

Menurut Hartono, cara kreatif dan inovasi ini penting dalam percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove yang tertuang dalam Perpres 120 Tahun 2020 merupakan kegiatan terbesar di dunia. 

“Apalagi kedua ekosistem (gambut dan mangrove) ini juga memainkan peranan penting dalam pengendalian iklim dunia,” tegas Hartono.

Dalam sambutannya, Kepala BRGM menegaskan bahwa BRGM tidak hanya melakukan pemulihan ekologi saja, namun menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.

Untuk mencapai target restorasi gambut seluas 1,2 juta hektare dan target rehabilitasi mangrove 600 ribu hektare, BRGM, dijelaskan Hartono, perlu menyinergikan program dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti kementerian sektoral, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, desa, perguruan tinggi dan LSM, baik nasional dan internasional.

“Kita tidak dapat bekerja sendiri, kita perlu melakukan sinergi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Karena itu para pejabat BRGM harus siap menjalankan koordinasi dan bertindak sinergis,” papar Kepala BRGM.

Melihat komposisi Kapokja yang dilantik hari ini, Kepala BRGM optimistis roda organisasi BRGM akan mendukung pelaksanaan tugas yang diamanatkan Presiden dalam memfasilitasi percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove sampai tahun 2024.

Perlu diketahui bahwa BRGM RI adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BRGM dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

BRGM bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak pada areal restorasi gambut di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Sedangkan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove pada areal rehabilitasi mangrove di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. (RO/OL-09)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *