Pengenaan Sanksi Tak Hilangkan Kewajiban Perusahaan Bayar THR  

oleh

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan menegaskan, bagi perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, hingga pembekuan kegiatan usaha. 

Namun, hal itu tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar THR ke pegawainya. Adapun, sanksi administratif tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).

“Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ungkap Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenegakaerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang dalam rilis resmi, Sabtu (8/5).

Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk mengenai masalah THR selama kurun waktu 20 April sampai dengan 6 Mei 2021.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang.

Baca juga : Kemenaker Terima 1.569 Laporan Masalah THR

Dalam upaya mengatasi permasalahan pembayaran THR 2021, Kemenaker mengumpulkan kepala dinas ketanagakerjaan (disnaker) provinsi seluruh Indonesia secara virtual pada Jumat (7/5).

Haiyani menyebut keberadaan pengawas ketenagakerjaan dan mediator memiliki tugas dalam pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pembayaran THR kepada pekerja/buruh terselesaikan.

Menurutnya, tugas mediator mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan perusahaan dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan dan jumlah THR yang dibayarkan. Sedangkan, pengawas memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum berupa sanksi administrasi apabila THR tidak dibayarkan.

“Dengan demikian pengawas dan mediator dapat ikut andil berperan aktif dalam hal ini,” pungkas Haiyani. (OL-7)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *