KPK Minta Kemensos Segera Cari Pengganti 21 Juta Penerima Bansos

oleh

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menidurkan 21 juta data penerima batuan sosial (bansos) tunai pandemi covid-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kemensos segera mencari penggantinya.

“Ketika 21 juta itu kemudian dinonaktifkan Berarti ada anggaran untuk 21 juta belum digunakan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu (1/5).

Alex mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana untuk 21 juta data yang ditidurkan oleh Kemensos. Duit yang sudah dikeluarkan negara itu harus segera disalurkan ke orang lain yang membutuhkan.

Baca juga: Kemensos Minta Warga tidak Takut Lapor Penyelewengan Bansos

“KPK selalu mendorong agar data masyarakat yang kurang mampu, miskin, itu ditunggalkan,” ujar Alex.

Lembaga Antikorupsi menyarankan Kemensos menggunakan data lain dalam penyaluran bansos covid-19. Contohnya, kata Alex, Kemensos bisa menggunakan data penerima keluarga harapan (PKH) atau data beras miskin (raskin) yang sudah dimiliki sebelumnya.

“Itu dipegang oleh masing-masing Ditjen. Karena ada Direktorat Jenderal (Ditjen) PKH, ada Ditjen yang menyalurkan. Kita minta supaya itu disatukan. Karena itu tadi, ini jangan-jangan orangnya sama,” tutur Alex.

KPK juga minta Kemensos untuk segera putar otak agar duit 21 juta data yang sudah dikeluarkan negara tidak mandek. Uang itu juga diharap tidak diberikan ke orang yang sudah mendapatkan bantuan.

“Jangan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih dan tidak menutup kemungkinan ketika kalau ada data ganda penerimaannya juga ganda,” ucap Alex.

Sebelumnya, Kemensos terus menyaring data penerima bansos tunai pandemi covid-19 di Indonesia. Sebanyak 21 juta data penerima bansos tunai dibekukan Kemensos.

“Karena ada 21 juta yang kita tidurkan, kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kita tampung dan kita berikan bantuan,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta, Sabtu (1/5).

Risma menjelaskan sebanyak 21 juta orang itu tercatat sebagai penerima bansos tunai ganda. Data mereka harus dibekukan untuk membuat penyaluran bansos tunai lebih akurat lagi. (OL-1)


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *