Jaksa ‘Nakal’ Chaerul Amir harus Diseret ke Hukum

oleh

PENGAMAT hukum Universitas Indonesia Chudry Sitompul, menilai sanksi pencopotan jabatan Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Urusan Negara (JAM-Datun) Kejaksaan Agung, Chaerul Amir tidak cukup. Ia meminta agar kasus tersebut dilanjutkan ke ranah hukum (projustitia)

“Yang perlu kita tunggu tindak lanjutnya apakah pemeriksaan internal itu akan dilanjutkan ke proses pro justitia, yaitu penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai diadili. Kan itu yang dibutuhkan, bukan hanya diberhentikan dari jabatannya,” kata Chudry saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (1/5).

Menurutnya, sanksi berupa pencopotan jabatan saja akan menimbulkan prasangka di masyarakat bahwa ada upaya untuk melindungi Chaerul. Oleh sebab itu, ia juga mempertanyakan kasus yang menjadi duduk perkara Chaerul dicopot dari jabatannya untuk dilanjutkan.

“Apakah kasusnya dipetieskan, atau justru dihentikan? Kalau itu ya kita minta supaya kasusnya yang lalu dilanjutkan untuk bisa menguak tabir apa peranan atau tindakan dari Pak Chaerul Amir,” jelasnya.

Chaerul diduga menjadi mafia kasus bersama pengacara bernama Natalia Rusli terkait permintaan uang ke orangtua seorang tanahan Polda Jawa Timur. Tindakan itu diduga dilakukan dengan modus menawarkan penangguhan penahanan. Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menyebut bahwa Chaerul tidak pernah meminta uang.

Namun, Leonard mengatakan Chaerul telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara, yaitu menyalahgunakan wewenang. Peristiwa itu dilakukan Chaerul saat dirinya menjabat Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Bidang Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum).

Sementara itu, Chudry mempertanyakan apa manfaat yang diterima oleh Chaerul terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan. Jika memang terbukti tidak menerima uang, lanjutnya, pasti ada manfaat lain yang diterima oleh Chaerul.

Lebih lanjut, Chudry juga menjelaskan jika kasus Chaerul dilanjutkan ke ranah hukum pidana, khususnya tindak korupsi korupsi, maka sanksi yang menantinya antara lain bisa berupa pidana penjara, pidana uang pengganti. Lebih lanjut, jika terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan Chaerul juga berpotensi untuk dirampas.

Diketahui, Chaerul menjabat sebagai Sekretaris JAM-Pidum pada Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung No. 250 Tanggal 4 Desember 2020. Jabatan Sekretaris JAM-Datun baru diterima Chaerul saat dilantik pada 17 Februari 2021 berdasarkan SK Jaksa Agung No. 28 Tanggal 8 Februari 2021. (OL-8)

 


Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *